PERILAKU MASUK DALAM PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2017

Assalamualaikum Sahabat Kuncimedia

Salam Berbudi....Pada penilaian Kinerja pada tahun 2017, perilaku masuk dalam pertimbangan. Seperti yang disampaikan Praktisi di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pantius D Soeling menuturkan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pantius bertutur perilaku menjadi penting untuk dipertimbangkan karena perilaku akan sangat mempengaruhi kualitas outcome kerja yang dihasilkan seorang pegawai. “Jika seseorang berperilaku baik, maka itu akan mendorong yang bersangkutan berkinerja optimal”.

Pada kesempatan tersebut, Ajib mengulas riset yang mengangkat topik “Model Tunjangan Kinerja dan Kemahalan dalam Sistem Penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

Peneliti BKN yang juga memaparkan hasil penelitiannya adalah Novi Savarianti Fahrani yang mengangkat riset dengan topik: “Model Perencanaan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus pada Jabatan Fungsional Tertentu”.

Seminar yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN menghadirkan selain Pantius juga pula pakar SDM Amy Yayuk Sri. Para narasumber  dari internal BKN yakni Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris BKN Usman Gumanti, Kepala Puskalitpeg Margi prayitno, Kepala Biro Keuangan Imas Sukmariah dan Auditor Kepegawaian Muda Yosua Jaya Edy.

Kesimpulan riset yang ditelaah Ajib Rakhmanto menyimpulkan pemberian tunjangan kinerja pegawai ASN disusun melalui dua kegiatan yakni :

1. Menetapkan besaran tunjangan kinerja dan teknik pemberian tunjangan kinerja. Penetapan besaran tunjangan kinerja mengacu pada penilaian yang didasarkan bobot atau beban kerja dan tanggung jawab pada jabatan yang ada. Sementara itu, metode penilaian untuk menetapkan level jabatan didasarkan pada hasil evaluasi jabatan masing-masing instansi pemerintah.
2. Menetapkan capaian hasil (output) kinerja dan penilaian administrasi. Output kerja dilihat dari penilaian kinerja ASN secara sistemik dengan memperhatikan kontrak kinerja yang telah direncanakan dan disepakati antara ASN dengan atasannya.

Sedangkan Novi Savarianti dalam simpulan hasil risetnya mengatakan terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi sejumlah instansi dalam melakukan perencanaan PNS, khususnya yang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT).

Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain banyaknya regulasi yang tumpang tindih dalam perencanaan PNS, adanya perbedaan format perencanaan Anjab dan ABK (analisa jabatan dan analisa beban kerja) antara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dengan yang ditetapkan oleh BKN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(Sumber

: Bkn)

Demikianlah informasi tentang wacana penilaian kinerja tahun 2017 haruslah mepertimbangan prilaku. Semoga dengan langkah ini akan meperbaiki kualitas PNS. Semoga info bermanfaat