SELURUH LAYANAN KEPEGAWAIAN HARUS BEBAS PUNGLI

Assalaamualaikum Sahabat Kuncimedia

Salam Berbudi..... Presiden RI Jokowi telah menerbitkan Tim Saber Pungli yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam RI), serta melibatkan Kepolisan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 1 (satu) Ayat 2

Dengan dasar PP Nomor 87 Tahun 2016 inilah Kepala BKN memastikan setiap layanan kepegawaian harus bebas dari tindak pungutan liar (pungli).

Maka BKN membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam jajaran pegawai BKN merupakan bentuk keseriusan BKN dalam memberantas pungli pada seluruh proses layanan manajemen kepegawaian.  

BKN sangat mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menghapus setiap tindak pungli dalam tubuh instansi pusat dan daerah.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan kepada seluruh pegawai BKN dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Jumat, (28/10) di Kantor Pusat BKN tentang no pungutan liar.

“Semua layanan kepegawaian BKN harus bebas dari tindak PUNGLI!,” tegasnya.

Bima juga menambahkan proses layanan kepegawaian BKN melalui pelayanan satu pintu menjadi bagian upaya transparansi layanan BKN kepada publik, sehingga bentuk kecurangan seperti tindak pungli dapat diberantas.

“Semua layanan kepegawaian BKN akan diterima dan dikelola melalui satu pintu, dan tim Saber PUNGLI BKN akan bergerak memantau setiap proses layanan” imbaunya.

Demikianlah informasi tentang semua lanyanan kepegawaian dari pusat sampai daerah harus bebas pungli. Bila terjadi pungli akan dilakukan sangsi yang berat. Semoga seluruh pegawai ASN harus tidak lakukan pungli. Semoga info ini bermanfaat.