KEMENTERIAN DALAM NEGERI KELUARKAN SURAT EDARAN NO. 420/3019/SJ PERCEPAT PENGGUNAAN KIP

Assalamualaikum Sahabat Kuncimedia

Salam Berbudi....Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/3019/SJ Tentang Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal Dan Nonformal secara cepat.

Surat edaran ini ditujukan kepada Kadis pendidikan Propinsi/kabupaten/Kota, Kepsek SD/SMP/SMA/SMK dan operator sekolah untuk melakukan hal-hal sesuai intruksi Menteri dalam Negeri. Hala-hal tersebut adalah :

A. Pemerintah daerah Provinsi melalui organisasi perangkat daerah di provinsi yang membidangi pendidikan:

1. Melakukan sosialisasi penggunaan KIP kepada seluruh bupati/walikota dan masyarakat di wilayahnya.
2. Menyampaikan kepada seluruh bupati/walikota bahwa anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang mendapatkan KIP agar segera membawa KIP ke sekolah untuk didata dalam dapodik, sedang penerima KIP yang tidak bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan.
3. Menyelesaikan masalah pendataan anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mendapatkan KIP agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
   
4. Menyampaikan kepada seluruh bupati/walikota untuk mengidentifikasi dan melaporkan kepada pemerintah daerah provinsi melalui organisasi perangkat daerah di provinsi yang membidangi pendidikan untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang telah mendaftar di satuan pendidikan.
5. Melayani pengaduan masyarakat terkait dengan penggunaan KIP di wilayahnya.

B. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui organisasi perangkat daerah di provinsi yang bidangi pendidikan:

1. Melakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan penggunaan KIP kepada seluruh sekolah dan masyarakat di wilayahnya.
2. Menyampaikan kepada kepala sekolah dan pimpinan SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya bahwa anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang mendapatkan KIP agar segera membawa KIP ke sekolah untuk didata dalam dapodik, sedang penerima KIP yang tidak bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan kembali bersekolah.
3. Menyelesaikan masalah pendataan anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mendapatkan KIP agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
4. Menyampaikan kepada kepala sekolah dan pimpinan SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk mengidentifikasi dan melaporkan kepada pemerintah daerah provinsi melalui organisasi perangkat daerah di provinsi yang membidangi pendidikan untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang telah mendaftar di satuan pendidikan.
5. Melayani pengaduan masyarakat terkait dengan penggunaan KIP di wilayahnya.

Demikian informasi  tentang pengunaan KIP secepatnya agar tepat sasaran kepada peserta didik. Dan para peserta didik juga didorong untuk melengkapi syarat-syarat dalam pencairan KIP. Jangan sampai tunggu lama-lama sehingga akan kembali kas negara lagi. Semoga informasi ini bermanfaat.