RANGKUMAN ISI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PPDB 2019

Salam Berbudi.....Kepada bapak ibu guru panitia PPDB 2019 bahwa pemerintah melalui kemendikbud menerbitkan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 sebagai penganti permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang prosedur penerimaan peserta didik baru untuk TK,SD,SMP, SMA/SMK sederajat.

Berdasarkan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 sebagaimana  padal 4 ayat 1 sekolah melaksanakan PPDB 2019 disosialisasikan dan dimulai bulan Mei 2019, pasal 4 ayat 4 jalur pendaftaran PPDB melalui tiga yakni jalur Zonasi, Prestasi dan pindahan orangtua/wali. Selanjutnya dalam pasal 5 bahwa pelaksanaan PPDB 2019 menggunakan dua cara yanki online/daring dan offline/luring.

Dan seluruh sekolah hanya menggunakan satu cara saja dalam PPDB sesuai ketentuan dari pemerintah daerah Provinsi/kota/kabupaten.

Pada PPDB 2019 sebagaimana rangkuman isi pasal 16, seluruh sekolah yang diselengarakan pemerintah atau swasta wajib  mengunakan sistem zonasi. Peserta didik yang masih masuk zonasi wajib diterima 90 % dari jumlah keseluruhan daya tampung sekolah tersebut. 

Dan dari jalur prestasi  peserta didik dari luar radius zona hanya diberikan 5% yang dapat diterima dari daya tampung. Begitu pula dari jalur perpindahan orangtua/wali juga diberikan 5% dari daya tampung.

DISKUSI DENGAN GURU SMPN 1 DELANGGU KLATEN

LAB. ICT  SMPN 1 DELANGGU KLATEN

Kemudian Pasal 19 ayat 1 dan45 penerimaan peserta didik dari keluarga tidak mampu  untuk SMK/MAK wajib maksimal 20% dari daya tampung dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik sebagai penanganan keluarga tidak mampu oleh pemerintah daerah  atau pemerintah pusat (Menunjukan KIP,PKH dan KJP). Pasal 19 ayat 3 orang tua/wali wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia dituntut secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertakan peserta didik dalam program pembinaan keluarga tidak mampu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan dibuduhi tandatangan diatas materai 6000. 

Pasal 19 ayat 6, peserta didik yang orangtua/wali terbukti memalsukan bukti keikutsertakan dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, akan dikenakan sangsi peserta didik dikeluarkan dari sekolah. Pada pasal 19 ayat 7, peserta didik dikeluarkan dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 6, berdasarkan hasil evaluasi sekolah dengan komite sekolah. 

Menurut Pasal 23, Inilah sekolah yang tidak memakai ketentuan jalur zonasi, jalur  prestasi dan jalur perpindahan orangtua/wali sebagaimana pasal 16 sampai pasal 22  adalah  :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. Satuan Pendidikan Kerja Sama
3. Sekolah Indonesia diluar negeri
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
6. Sekolah berasrama
7. Sekolah di daerah tertinggal,terdepan dan terluar (3T)
8. Sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar.

Demikianlah  informasi tentang PPDB 2019 sesuai aturan dalam permendikbud no.51 tahun 2018. Semoga informasi ini sebagai pedoman pemerintah provinsi/kab/kota untuk membuat juknis pedoman PPDB 2019 di wilayahnya.  Lebih lengkap isi dari permendikbud no.51 tahun 2018 silahkan unduh DI SINI.